Dapat Tanah Warisan dari Orang Tua, Perlu Bayar Pajak? Ini Penjelasan Lengkapnya

Banyak orang masih bingung: kalau mendapat tanah atau rumah sebagai warisan, apakah tetap harus membayar pajak seperti transaksi jual beli biasa?Pertanyaan ini sering muncul, terutama saat proses balik nama sertifikat tanah warisan di kantor pertanahan atau notaris. Untuk menghindari kesalahan dan potensi biaya tambahan, penting memahami aturan pajak atas tanah atau rumah warisan yang berlaku […]

Franchise Laris, Pajak Juga Harus Tuntas! Panduan Lengkap Pajak Waralaba

Bisnis waralaba (franchise) semakin populer di Indonesia. Mulai dari kuliner, minimarket, jasa pendidikan, hingga kesehatan, banyak pengusaha memilih model ini karena dianggap lebih cepat berkembang. Namun, di balik peluangnya, ada satu hal penting yang tidak boleh diabaikan: kewajiban pajak dalam bisnis waralaba. Artikel ini akan membahas secara detail apa itu waralaba, kriteria usaha yang bisa […]

Prabowo Ubah RKP 2025: Badan Penerimaan Negara Jadi Prioritas Cepat

Pada 30 Juni 2025, Presiden Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) No. 79 Tahun 2025 tentang pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025. Perubahan ini menggantikan Perpres No. 109 Tahun 2024 dan menjadi penanda bahwa arah pembangunan nasional kini bergerak lebih tegas dan konkret. Langkah ini tidak hanya soal administrasi rutin, melainkan sebuah reposisi strategis: menyiapkan […]

APPI Usulkan Pajak Final untuk Emas: Langkah Baru Menuju Transparansi Industri Perhiasan

Mengapa Pajak Emas Jadi Sorotan? Industri emas, baik dalam bentuk batangan maupun perhiasan, telah lama menjadi bagian penting dari perekonomian Indonesia. Tidak hanya sebagai sarana investasi, emas juga berperan besar dalam sektor perdagangan dan budaya masyarakat. Namun, di balik kilaunya, ada masalah yang membuat banyak pelaku usaha dan masyarakat enggan bertransaksi secara resmi: beban pajak […]

PER-9/PJ/2025: Akses e-Faktur Bisa Dinonaktifkan, Apa Dampaknya bagi Wajib Pajak?

Latar Belakang Aturan Baru Pada 22 Mei 2025, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 9/PJ/2025 (PER-9/PJ/2025). Aturan ini menjadi dasar hukum yang memberikan kewenangan kepada DJP untuk menonaktifkan akses pembuatan Faktur Pajak elektronik (e-Faktur). Ketentuan ini mencabut aturan lama yakni PER-19/PJ/2017 jo. PER-16/PJ/2018, dan hadir sebagai upaya memperkuat pengawasan atas penerbitan […]